Selamat Hari Pers Nasional 2021

 

Tumbuh, kok Minus ?!

Pasca rilis berita resmi statistik oleh BPS terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2020, tahun yang dibayangi pandemi, media massa pun seakan kompak menuliskannya sebagai berita utama. Kata “kontraksi” diambil sebagai istilah lain yang dipakai oleh para penulis untuk menggantikan terminologi “pertumbuhan minus” dalam mendeskripsikan apa yg tengah terjadi dalam perekonomian. Alih-alih mampu membumikan cerita tentang kinerja perekonomian dalam kurun setahun, awam mungkin malah terjebak dalam bayang-bayang imajinasinya masing-masing. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antara lain mengartikan kata kontraksi sebagai “pengerutan” (sehingga sebuah benda menjadi berkurang panjangnya).

Dalam terminologi kebahasaan (linguistik) istilah kontraksi adalah pemendekan suatu kata, suku kata, atau gabungan kata dengan cara penghilangan huruf yang melambangkan font di dalam kata tersebut. Kontraksi dalam tata bahasa tradisional, dapat mengakibatkan pembentukan kata baru dari kata yang disingkat tersebut. Hal ini umum terjadi terutama untuk tujuan memudahkan dan mempercepat pengucapan suatu kata dalam percakapan sehingga terdengar lancar dan luwes. Contoh kasus dalam bahasa Indonesia, kontraksi banyak terjadi pada bahasa tuturan ragam non formal. Hal ini disebabkan karena dalam tuturan non formal atau tuturan sehari-hari, para penutur ingin berbicara secepat mungkin dan sehemat mungkin tenaga. Penyingkatan-penyingkatan tersebut muncul misalnya pada kata-kata seperti “tidak” menjadi “tak”; “kenapa” menjadi “napa”; “enggak” menjadi “gak”; “sebentar” menjadi “ntar”; dan lain sebagainya.

Mendengar kata kontraksi sepintas bahkan mungkin terlintas pikir tentang wajah cemas seorang bumil akibat sesuatu yang menjadikannya hasus menahan sakit. Tapi kita tentu tidak sedang membicarakan hal tersebut walau mungkin jika dihubung-hubungkan, ada saja yg menjadikannya berhubungan, setidaknya secara asal-usul kata. Bicara tentang tumbuh (pertumbuhan), video iklan sebuah produk yang masih bisa kita ingat pernah memakai tagline, “tumbuh itu keatas, bukan kesamping …” untuk mengatakan produknya bisa menambah tinggi badan dan menjadikan postur ideal (seimbang dengan berat badan). Jika demikian maka kemanakah arah tumbuh yang terbayang untuk istilah tumbuh minus (negatif) ?!

Pandemi memang menjadikan kinerja perekonomian baik nasional maupun regional mengalami kontraksi, sebuah kondisi perekonomian dimana jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya tidak mengalami peningkatan, bahkan justru sebaliknya. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) ataupun produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai proxy pertumbuhan ekonomi yang telah dirilis oleh BPS memang memperlihatkan kondisi tersebut hampir merata diseantero nusantara. PDB merupakan sebuah besaran yang mengakumulasikan keseluruhan nilai tambah (value added) yang berhasil diciptakan dalam perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Nilai tambah yang dihitung tentu saja mencakup seluruh komoditas ekonomi, baik berbentuk barang maupun jasa, sebagai sebuah “nilai” yang memang berhasil ditambahkan kedalam bentuk mula sebuah produk melalui sebuah proses produksi yang melibatkan berbagai faktor produksi sehingga merubahnya menjadi bentuk lain yang lebih bernilai secara ekonomis.

Sepotong pisang goreng yang dijajakan dipinggir jalan adalah bentuk lain buah pisang setelah seorang tukang gorengan menambahkan sebuah “nilai” melalui serangkaian proses produksi. Tukang gorengan adalah sebuah objek penanda kemana nilai tambah yang tercipta akan dikelompokkan dalam penyajian besaran PDB menurut sisi produksi (production approach) atau BPS biasa menyebutnya sebagai PDB menurut lapangan usaha. Tukang gorengan tentu juga akan beroleh surplus atas usaha nya memproduksi dan menjajakan gorengan, bersama beribu tukang gorengan yang lain. Surplus atas usaha, yang diperoleh oleh siapa pun atas bentuk usaha apa pun merupakan salah satu komponen nilai tambah bruto sebagai balas jasa atas kepemilikan faktor produksi (dalam hal ini adalah “entrepreneurship”), selain balas jasa atas faktor produksi lainnya. Penghitungan PDB dari akumulasi balas jasa faktor produksi disebut dengan pendekatan sisi pendapatan (income approach), biasanya hanya akan terlihat dalam sebuah Tabel Input Output. PDB dari sisi pengeluaran (expenditure approach) adalah bentuk lain yang biasa dihitung dan disajikan oleh BPS. Pada contoh kasus pisang goreng, pembeli yang mengkonsumsi pisang goreng tersebut akan menjadi penanda kemana jenis pengeluaran akan dikelompokkan (dalam hal ini tentu sebagai kelompok komponen Konsumsi Rumah Tangga). Sebuah proses pencatatan kegiatan perekonomian dalam suatu wilayah yang komprehensif terkait pelaku, baik dari sisi produsen maupun konsumen, jenis kegiatan, dan bagaimana proses produksi maupun distribusi-nya bukanlah sesuatu yang mudah hingga akhirnya mewujud dalam sebuah besaran indikator yang disebut “pertumbuhan”.

Senada dengan fenomena nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pun tumbuh minus walau hanya pada kisaran “nol koma nol sekian persen”. Perekonomian dalam kondisi normal semestinya memang akan mengalami pertumbuhan dari waktu kewaktu bahkan tanpa adanya campur tangan pemerintah sekalipun, bagaikan ilalang yang tak kenal musim. Ekonomi tentu saja tidak akan sekedar tumbuh bagai ilalang, jika pemerintah berhasil merekayasa strategi kebijakan dari sisi moneter maupun fiskal. Dalam runtun waktu (time series), perekonomian diharapkan selalu memiliki kecenderungan (trend) menaik dengan pola musiman (seasonal) yang terkontrol dalam sebuah siklus (cyclical) dengan pola yang terpetakan. Harapan semacam ini yang menjadikan istilah “tumbuh” selalu disematkan dalam rilis perkembangan perekonomian, maka istilah “tumbuh minus” pun menjadi biasa didengungkan.

Covid-19 seolah menjadi kambing hitam dalam hampir semua sebab kegagalan pada tahun 2020 dan hingga kini masih membayang-bayangi, sebuah variasi tak beraturan (irregular variation) dan menjadi sesuatu yg masih sulit diramalkan dalam kerangka analisa deret berkala atas kinerja perekonomian. Sebenarnya dengan besaran “nol koma nol sekian persen”, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu bisa dikatakan tidak berbeda nyata dengan kondisi sebelumnya. Tanda negatif/minus hanya menunjukkan bahwa besaran angka nya lebih kecil (<) dari tahun lalu. Besaran ini juga mengatakan bahwa PDRB provinsi Bengkulu tahun ini sama dengan “sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan sekian persen” PDRB tahun lalu, lantas dimana signifikansi pengaruh pandemi ?

Struktur PDRB tahun 2020 tidak menunjukkan adanya perubahan pangsa lapangan usaha dan relatif sama dengan tahun sebelumnya dengan “pertanian” sebagai kontributor utama (28%) diikuti “perdagangan” (14%) dan “administrasi pemerintahan” (10%). Dari ketiganya hanya “perdagangan” yang mengalami kontraksi sementara dua sektor yg lain masih bisa tumbuh positif. “Transportasi” dan “industri” adalah dua sektor utama lainnya yang juga mengalami kontraksi, sementara “jasa pendidikan” dan “konstruksi” memberikan kontribusi positif disisi lain. Ketujuh sektor yang disebutkan diatas setidaknya berkontribusi atas hampir 80 persen pangsa PDRB Provinsi Bengkulu.

Dengan postur yang hampir mirip dengan kondisi tahun sebelumnya, setidaknya pandemi telah berhasil menorehkan riasan baru pada wajah perekonomian Bengkulu. Sektor yang membutuhkan keterlibatan lebih banyak interaksi pelaku ekonomi terlihat lebih terdampak pandemi (perdagangan, transportasi, industri), berbeda dengan sektor yang tidak perlu melibatkan banyak pelaku. Administrasi pemerintahan memang tetap dijalankan dengan sebagian pola work from home dan fokus pada penanggulangan dampak pandemi, demikian halnya “jasa pendidikan” yang menerapkan pola daring. Kinerja positif sektor konstruksi lebih pada proyek infrastruktur pemerintah yang masih dipertahankan keberlanjutannya. Pertanian (mencakup semua subsektor) menjadi tumpuan harapan sebagian besar masyarakat, terlebih dimasa pandemi. Karakteristik sektor ini menjadikannya gampang dimasuki oleh siapapun sebagai pelaku, bahkan untuk sekedar menjadikannya sebagai subsisten. Hampir 47 persen penduduk Bengkulu bekerja di sektor pertanian dan hanya sekitar 16 persen yang menggeluti sektor perdagangan (Survei Angkatan Kerja Nasional) sehingga secara sosial ekonomi sepertinya pandemi belum/tidak terlihat memberikan pengaruh nyata dalam perekonomian.

Bagaimana postur PDRB sisi pengeluaran ? Komposisi komponen pembentuk PDRB pengeluaran juga relatif sama (untuk tidak mengatakannya sama persis) dengan kondisi tahun sebelumnya, antara lain dengan 63 persen Konsumsi Rumah Tangga, 41 persen PMTB, 19 persen Konsumsi Pemerintah, dan 2 persen Konsumsi LNPRT, serta “ekspor netto” yang masih menjadi faktor pengurang (bernilai negatif). Kinerja sisi pengeluaran bisa dibilang tidak berbeda nyata dengan kondisi tahun 2019 kecuali kinerja investasi yang sedikit terlihat menurun disamping kinerja ekspor yang juga terindikasi terdampak oleh kondisi pasar global yang mengakibatkan turunnya permintaan.

New normal yang digagas untuk merubah mindset masyarakat terhadap pandemi seiring waktu justru perlahan menjadi bumerang akibat sikap apatis yang menggejala. Jika tak hendak membuat akar rumput perekonomian ikut tercerabut bahkan ketika kecambah nya mulai bertunas dan kambing hitam covid berniat menggagalkannya bertumbuh, mari kita pagari ladang ekonomi ini. Kelak kalo rumputnya sudah menghijau, kita akan memelihara beberapa ekor kambing, tapi tentu bukan yang hitam. Bukan juga yang putih, karena katanya “kambing putih” itu istilah lain dari pencitraan. Sampai hari ini sebagian besar kita sepertinya masih kompak menjadikan pandemi sebagai kambing hitam, sebagai segala bentuk penyebab kegagalan seolah melupakan pengakuan diri atas kebertuhanan. Cobaan, ujian atau hukuman ? atau mungkin pandemi sekaligus merupakan wujud ketiga-tiganya ?!

https://bengkulu.siberindo.co/07/02/2021/tumbuh-kok-minus

https://www.bengkulutoday.com/tumbuh-kok-minus

https://www.garudadaily.com/mengkambinghitamkan-pandemi-dalam-kontraksi-ekonomi

Kepariwisataan : benarkah sebuah pilihan ?

Ide atau ajakan membangkitkan kepariwisataan dimasa pandemi covid masih saja mengemuka, baik ditataran nasional maupun regional. Bak menggapai langit, sungguh ini bukan pekerjaan mudah. Menjamin rasa aman atas kemungkinan tidak terpapar virus butuh upaya ekstra. Jika pun penjamin (dalam hal ini otoritas pemerintah) mengatakan bisa menjamin, namun keyakinan untuk merasa aman tetaplah menjadi putusan pribadi masyarakat selaku pelaku kegiatan. Data pengumpulan dana pihak ketiga pada industri perbankan yg katanya menembus angka seribu trilyun, setidaknya memperlihatkan bahwa masyarakat (utamanya kelas menengah) masih menahan diri untuk melakukan aktivitas dan konsumsi.

Bengkulu sebagai daerah potensi wisata pun ingin bangkit. Namun tentu patut ditelisik lebih jauh, apakah memang percepatan kebangkitan kepariwisataan memiliki efek pengganda yg besar untuk kemaslahatan dan cukup efektif mendorong percepatan kinerja perekonomian secara umum. Setidaknya ada 2 (dua) indikator dari Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis oleh BPS setiap bulannya terkait kepariwisataan yang bisa disimak. Rata-rata tingkat penghunian kamar hotel sepanjang tahun 2020 hanya mencapai 37,69 persen, jauh dibawah rata-rata dua tahun sebelumnya yang mencapai 62,32 persen (2019) dan 66,26 persen (2018). Data untuk periode Maret-Desember (pandemi) bahkan hanya mencapai 35 persen perbulan, padahal untuk periode yg sama di tahun sebelumnya bisa mencapai lebih dari 68 persen per bulan. Indikator lain adalah data transportasi udara (penerbangan) dari bandara utama (Fatmawati International Airport) yang terlihat senada dengan pergerakan data hunian hotel. Jumlah penumpang rata-rata perbulan sepanjang tahun 2020 hanya sebanyak 30.436 orang, dimana pada dua tahun sebelumnya mampu mencapai 64.533 orang (2019) dan 89.035 orang (2018) setiap bulannya. Khusus pada masa pandemi, jumlah penumpang pesawat tercatat hanya sekitar 27 ribu orang saja perbulannya, padahal biasanya bisa mencapai hampir 90 ribu orang sebelum pandemi.

Sebenarnya indikasi mulai menurunnya kinerja kepariwisataan sudah terlihat bahkan sebelum pandemi covid-19 menyerang dan menjadi hantu gentayangan sepanjang tahun 2020 hingga kini. Kepariwisataan sangat dekat dengan kebutuhan ide kreatif yang seolah ditantang atau diuji oleh adanya pandemi. Tidak untuk mengatakan bahwa membangkitkan kepariwisataan bukanlah hal yang penting, namun sangatlah bijak untuk membaca skala prioritas dalam perencanaan percepatan kinerja perekonomian. Tingkat ketebalan lapis demi lapis golongan masyarakat secara ekonomi sebuah wilayah menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan jenis suntikan kedalam perekonomian. Sama halnya jenis vaksin covid yang masih menjadi perdebatan.

Rilis BRS lainnya menyebutkan, transaksi perdagangan luar negeri Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2020 masih menunjukkan kondisi surplus sebesar US$ 150,45 juta, dengan nilai ekspor US$ 153,73 juta dan impor sebesar US$ 3,27 juta. Meskipun nilai surplus perdagangan ini lebih kecil dibanding tahun 2019 (turun 16,82 persen), tapi masih memperlihatkan kinerja positif. Jika dilihat jenis komoditi ekspor utamanya adalah Batubara dan Karet, menyusul kemudian CPO. Batubara sebagian besar diekspor ke India dan Philipina, sementara karet utamanya dikirim ke Spanyol dan juga India.

Butuh perhitungan lebih rumit untuk memastikan manakah yg lebih berdampak ganda kedalam perekonomian Bengkulu, kepariwisataan atau kah sektor lain. Pengganda dalam perekonomian setidaknya memperhitungan fakto-faktor produksi, baik dari sisi kepemilikan dan atau ketersediaannya dalam wilayah (domestik). Pengganda output dan pengganda tenaga kerja menjadi bahasan umum dalam melihat luasan capaian kinerja perekonomian suatu wilayah. Jika bicara komoditas ekspor utama sebagaimana disebutkan diatas tentu terbayang siapa dan berapa banyak yang terlibat dibalik produksi komoditas tersebut. Demikian halnya dengan sektor kepariwisataan, juga bisa dibayangkan.

Keterlibatan tentu tidak hanya cerita siapa dan berapa yg sudah terlibat, tetapi seberapa banyak lagi yang bisa dilibatkan untuk bisa memperkirakan keberlanjutan percepatan putaran roda perekonomian. Besaran output memang belum se-sempurna nilai tambah (value added). Masih banyak diperlukan sentuhan kreatif teknologi untuk menjadikan output maksimal menjadi sebuah nilai tambah dalam perekonomian. Terkait kajian sumber pertumbuhan (source of growth) nilai tambah perekonomian, BPS akan merilis data Produk Domestik Bruto tahun 2020 pada tanggal 5 Februari nanti. Mari belajar dari sesuatu yg belum sempurna menuju sebuah kesempurnaan.

https://www.garudadaily.com/kepariwisataan-benarkah-sebuah-pilihan

turun sedikit dimasa covid: semakin sulit ?

Kekhawatiran akan berkepanjangannya masa pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian riil semakin terlihat. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis berita resmi adanya kenaikan angka kemiskinan untuk periode Maret 2020, saat dimana covid-19 mulai menjangkiti seantero negeri. Persentase penduduk miskin secara nasional pada periode Maret 2020 diperkirakan mencapai 9,78 persen dari total penduduk. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,41 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 justru terlihat lebih cepat jika dibandingkan dengan persentase pada periode September 2019 yang juga pernah dirilis oleh BPS dimana angkanya sebesar 9,22 persen. Kondisi ini setidaknya memperlihatkan bagaimana pandemi covid-19 seolah menumbuhsuburkan kemiskinan, ataukah memang demikian ?

Fenomena di level nasional belum tentu berlaku sama antar daerah di nusantara. Cerita berbeda datang dari Bengkulu, dalam rilis disaat yang sama, kemiskinan di wilayah ini justru terlihat menurun. Persentase penduduk miskin turun sebesar 0,2 persen dari 15,23 persen pada Maret 2019 menjadi 15,03 persen pada Maret tahun ini. Lantas apakah pandemi covid-19 tidak berdampak pada tingkat kesejahteraan di wilayah ini ? Menurunnya persentase jumlah penduduk miskin sebenarnya bersifat relatif, pada kenyataannya secara absolut jumlah penduduk miskin meningkat dari 302.302 jiwa menjadi 302.579 orang. Jika dibandingkan dengan periode September 2019 persentase penduduk miskin juga terlihat meningkat dari 14,91 persen.

Bahwa sebenarnya tidaklah terlihat perbedaan nyata (significant) antar kedua fenomena diatas jika dilihat dari kekhawatiran terhadap dampak covid-19 bagi kesejahteraan masyarakat. Kecenderungan yang terjadi adalah sama, bahwa pandemi memang memberi dampak buruk terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Pemahaman kewilayahan menjadikan upaya pemerintah daerah seharusnya lebih efektif dibandingkan upaya pemerintah pusat yang lebih bersifat makro. Dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Bengkulu terlihat lebih bisa menjaga penduduk disekitar garis kemiskinan untuk tetap mampu bertahan dan tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

Tingkat kemiskinan yang dikatakan mengalami penurunan sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan sebuah angka/besaran yang lebih bersifat relatif. Sehingga terlihat seolah sulit dipahami ketika bersanding dengan sebuah angka absolut. Persentase penduduk miskin turun tetapi jumlah penduduk miskin bertambah ? Memang demikian adanya, bahwa persentase penduduk miskin adalah perbandingan antara jumlah “penduduk miskin” dibandingkan dengan jumlah “penduduk” (selanjutnya dinyatakan dalam bentuk persentase). Dalam bahasa matematis ibarat bilangan pecahan, ada “penyebut” dan “pembilang”. Beberapa operasi matematika antar bilangan pecahan bahkan mensyaratkan pentingnya untuk menyamakan “penyebut”. Seyogyanya membahasakan naik-turun-nya kemiskinan pun perlu menyamakan “penyebut”nya.

Ilustrasi sederhana nya kurang lebih begini; pada kondisi awal misalnya tercatat bahwa 10 dari 20 orang penduduk suatu RT dinyatakan miskin, atau secara persentase dikatakan terdapat 50 persen “penduduk miskin”. Beberapa waktu kemudian ketika dilakukan perhitungan kembali terjadi perubahan, “jumlah penduduk” RT tersebut bertambah menjadi 50 orang sementara “penduduk miskin” nya berjumlah 20 orang. Jika dihitung secara persentase maka tingkat kemiskinan turun menjadi 40 persen walaupun jumlah penduduk miskin naik sebanyak 10 orang. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa ada terminology “jumlah penduduk” yang harus disebutkan sebagai “penyebut” dalam membahasakan tingkat kemiskinan.

Dengan demikian maka yang terjadi sesungguhnya bisa ditengarai, pertambahan penduduk provinsi Bengkulu jauh lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk miskin. Dalam periode yang relatif singkat maka jika pertambahan penduduk tersebut merupakan pertambahan secara alami, kemungkinan terjadi pada rumah tangga yang memang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan minimum. Jika pertambahan penduduk tersebut merupakan hasil migrasi, maka kemungkinan yang masuk merupakan orang-orang yang juga mampu memenuhi kebutuhan minimumnya.

Upaya mengentaskan kemiskinan menjadi semakin sulit ditengah pandemi covid. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 14,70 persen naik menjadi 14,77 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 15,49 persen turun menjadi 15,16 persen pada Maret 2020. Masyarakat perkotaan terlihat jauh lebih sulit bertahan dari dampak pemiskinan oleh pandemi, perbedaan struktur ekonomi antara perkotaan dan pedesaan menjadi alasan kesulitan mempertahankan sumber pendapatan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1 ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2 ) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1 ) pada Maret 2019 sebesar 2,48 dan pada Maret 2020 sebesar 2,40. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2 ) mengalami penurunan dari 0,58 menjadi 0,56 pada periode yang sama. Kedua indeks ini juga terpantau lebih tinggi diperkotaan ketimbang di pedesaan.

Pertanyaannya, kapan pandemi berakhir? Kapan kita bisa hidup "normal" lagi? Pertanyaan yang wajar diajukan meskipun sebenarnya kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang dituntut pandemi. Menjawab petanyaan ini tidak mudah karena belum ada orang yang datang dari masa depan yang bisa kita konfirmasi. Jawaban atas pertanyaan sulit itu umumnya berupa prediksi, perkiraan dengan dasar yang tidak cukup pasti. Pilihan memang tidak mudah. Bukan lagi antara menjaga kesehatan atau melangsungkan kegiatan ekonomi. pemerintah sejak awal sudah menegaskan posisi untuk "berdamai" dengan Covid-19. Sayangnya, pelonggaran aktivitas ekonomi sebagai bentuk "berdamai" dengan Covid-19 tidak disertai pengetatan disiplin akan protokol kesehatan.

Terkadang kita ingin melakukan banyak hal, namun yang terjadi adalah apa yang memang seharusnya demikian. Meski semakin sulit ditengah pandemi covid, kemiskinan turun walau sedikit.

https://www.bengkulutoday.com/angka-kemiskinan-turun-sedikit-dimasa-covid-semakin-sulit

Menggelontorkan Belanja Menyiasati Pandemi; Mendongkrak Ekonomi ?

Pada pembukaan rapat terbatas di Istana Negara beberapa hari yang lalu, Presiden meminta para menteri-nya membelanjakan anggaran kementerian dengan cepat agar perekonomian masyarakat bisa “hidup” kembali. Memang dalam situasi seperti sekarang ini tidak ada hal lain yang bisa menggerakkan ekonomi kecuali belanja pemerintah. Para birokrat harus memiliki sense of crisis yang sama, serta berupaya menyederhanakan regulasi dan SOP penggunaan anggaran.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat, sebagaimana biasa dituliskan dalam formulasi persamaan makro dalam perhitungan pendapatan nasional; dimana Y=C+I+G+NX. Formulasi ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi rumah tangga (C), investas (I), belanja pemerintah (G) dan ekspor netto (NX). Seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional dapat diketahui dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu.

Struktur pendapatan nasional dari sisi permintaan agregat memperlihatkan proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap total permintaan pada kisaran 9 persen. Proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing provinsi relatif beragam. Rata-rata proporsi pengeluaran pemerintah di kawasan timur Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan barat. Jika dikawasan barat proporsinya rata-rata sekitar 8 persen, di kawasan timur rata-rata proporsinya mendekati angka 13 persen. Sebagaimana diketahui 80 persen pangsa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbang oleh wilayah Sumatera (21%) dan Jawa (59%).

Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau Sumatera, membujur dari utara ke selatan, di antara Bukit Barisan di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah barat dengan luas wilayah lebih kurang 21.089,38 km2 dan jumlah penduduk mendekati 2 juta jiwa. Meski terletak di kawasan barat Indonesia, persentase pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap total PDRB (Rp.72,14 triliun) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada kisaran 20 persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh pada kisaran 3-4 persen pertahunnya. Tak pelak lagi maka stimulus perekonomian sangat diharapkan lewat penggelontoran pengeluaran konsumsi pemerintah. Untuk dapat optimal mendongkrak pertumbuhan ekonomi tentu saja harus melalui pengalokasian belanja anggaran yang tepat.

APBD sudah seharusnya menjadi alat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan pelemahan ekonomi nasional, APBD punya peran penting agar daerah tidak semakin terpuruk pertumbuhannya. Ketika siklus turun seperti saat ini, APBD men-support supaya tidak turun terlampau dalam meski terkadang langkah tersebut akan berdampak pada aspek penerimaan. Berbeda dengan kondisi krisis ekonomi beberapa tahun sebelumnya, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pangsanya mencapai kisaran 65 persen relatif sulit diharapkan untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal saat ini. Pembatasan sosial dalam berbagai skala yang diberlakukan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 terasa memberatkan ruang gerak perekonomian. Persentase pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap total PDRB jika dirinci menurut kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berada pada kisaran 13-26 persen, dimana terdapat 3 wilayah dengan persentase dibawah 15 persen dan 4 wilayah diatas 20 persen.

Pemerintah daerah tentulah lebih paham apa yang bisa diperbuat dalam setengah perjalanan tahun anggran untuk berakselerasi dengan program nasional. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dananya, mendorong peningkatan efisiensi belanja. Bukan saatnya berpola kepemimpinan transaksional yang hanya berorientasi pada kompensasi dan sejenisnya. Optimalisasi kinerja dimungkinkan muncul dengan pola kepemimpinan transformasional dengan kemampuan menginspirasi dan memotivasi pencapaian transedental daripada kepentingan pribadi jangka pendek.

Tanpa terasa, Juli sebagai awal semester kedua tahun ini sedang kita masuki. Pergantian waktu, pergantian bulan dan perubahan semester tidak lagi ditandai karena semua terasa datar bahkan hambar saat pandemi. Mengambil langkah-langkah luar biasa atau extraordinary seperti menjadi suatu keharusan. Jika kenyataan tidak bisa diperbaiki, menata kembali atau mengubah kembali harapan disesuaikan dengan realita adalah jalan terbaiknya. Perumusan kebijakan pembangunan yang selalu memiliki “mindset” dampak ekonomi dari suatu kebijakan seyogya-nya mengambil lesson learned dari kebijakan terdahulu serta mempelajari resiko yang diambil dari setiap kebijakan, sehingga dapat mengantisipasi resiko yang mungkin/pasti terjadi di masa yang akan datang.

Langkah-langkah pemberian stimulus bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak covid-19, menjaga daya beli masyarakat, memberikan kemudahan ekspor-impor, meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan memberikan relaksasi dan likuiditas, dan mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Namun demikian, efektivitas stimulus tersebut akan sangat tergantung pada efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kasus covid-19. Tidak hanya sangat tergantung dari skenario efektivitas penanganan covid-19, proyeksi pertumbuhan perekonomian juga akan tergantung pada unsur ketidakpastian atas gangguan di sisi penawaran, pengetatan di pasar keuangan, perubahan pola belanja masyarakat, dan fluktuasi harga komoditas global.

Ketika ternyata pandemi masif dan berkala datang dan dipastikan mengganggu kegiatan ekonomi, setidaknya meruntuhkan pandangan sebagian ekonom yang sebelumnya menyatakan bahwa fondasi ekonomi masih cukup kuat, namun ternyata sebagian besar kegiatan ekonomi kita lebih bersifat informal dan goyah. Akibatnya, tidak bisa dihindari lagi efek berikutnya adalah ke sektor pemerintahan sebagai satu-satunya sebagai lender of last demand. Outlook memperlihatkan dampak pertama kepada politik ekonomi yaitu banyak perencanaan pembangunan menjadi tertunda dan terjadi pergeseran fokus orientasi pembangunan menjadi penyelamatan. Tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan kebijakan fiskal yang efektif.

Apakah semua kebijakan yang telah diambil dalam menyikapi pandemi, terutama kebijakan fiskal ini bisa menyelamatkan permintaan tanpa mengorbankan ekonomi jangka panjang sehingga ekonomi tetap sustain ? Instrumen fiskal dan moneter sudah banyak dibatasi oleh parameter endogen, sedangkan krisis yang sekarang dihadapi bersifat eksogen di luar sirkuit ekonomi. Adalah salah besar menganggap ekonomi akan normal dengan sendirinya.

Upaya untuk berdamai dengan covid-19 disambut dengan antusiasme tinggi. Warga kembali menjalankan aktivitas ekonomi dengan kesadaran masih tingginya ancaman untuk kesehatan. Keduanya diupayakan berjalan beriringan, tidak dipertentangkan, meskipun aktivitas ekonomi dan aktivitas lain terlihat sangat agresif dilakukan. Menjalankan aktivitas ekonomi dengan protokol kesehatan yang ketat bukan upaya satu pihak saja, tetapi semua pihak. Atas rendahnya kesadaran, lemahnya disiplin, dan lengahnya petugas, semoga kita tetap dilindungi dari bahaya yang besar.

 https://www.bengkulutoday.com/gelontorkan-belanja-siasati-pandemi-mendongkrak-ekonomi

Mencukupkan yang Dianjurkan

Saat pasien positif pertama didapati dinegeri ini, kurva penambahan jumlah pasien positif covid-19 belum juga turun. Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, atas persetujuan pemerintah pusat, beberapa daerah memberlakukan berbagai upaya pembatasan sosial bahkan sampai pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai bentuk tanggung jawab atas pembatasan sosial ini, pemerintah memberi bantuan sosial. Terlepas dari ada atau tidak “niat lain” yang tersembunyi, pemberian bantuan sosial sedianya bermaksud mencukupkan kebutuhan minimal masyarakat ditengah kesulitan pemenuhan kebutuhan secara mandiri. Pembatasan sosial pun berdampak pada sempitnya ruang gerak aktivitas perekonomian.

Perlahan-lahan daya beli masyarakat yang terdampak oleh menurunnya pendapatan dalam masa pembatasan sosial memengaruhi pemenuhan kebutuhan minimum, terutama pangan. Asupan pangan yang dikonsumsi menentukan status gizi masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan menjaga kualitas sumberdaya manusia kedepan. Pangan yang dikonsumsi haruslah dalam jumlah yang cukup, bermutu dan beragam untuk memenuhi berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh guna mencapai status gizi yang baik. Jumlah, mutu dan ragam pangan yang dikonsumsi masyarakat bergantung pada pendapatan yang menentukan daya beli masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka semakin tinggi pula peluang bagi masyarakat untuk memilih pangan yang baik dari sisi jumlah maupun jenisnya.

Tingkat kecukupan gizi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk, biasanya dapat dihitung dari besaran kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 menganjurkan angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.150 kkal dan 57 gr protein. Secara rata-rata konsumsi kalori perkapita penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 mencapai 2.086,11 kkal. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka tahun sebelumnya yang mencapai 2.162,35 kkal. Demikian pula halnya dengan konsumsi protein yang juga mengalami penurunan dari 59,37 gr pada tahun 2018 menjadi 58,28 gr perkapita perhari pada 2019. Konsumsi perkapita untuk kedua jenis asupan sebagaimana disebutkan adalah kondisi sebelum pandemi Covid-19, yang terlihat sudah mulai terkoreksi, bahkan untuk konsumsi kalori berada sedikit dibawah standard kecukupan yang dianjurkan. Hal yang berbeda terlihat antara pola konsumsi di pedesaan (urban) dibandingkan dengan perkotaan (rural). Rata-rata konsumsi kalori di pedesaan tercatat lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, masyarakat pedesaan mengkonsumsi 2.111,75 kkal perkapita sedangkan perkotaan hanya sebesar 2.034,22 kkal setiap harinya. Sedangkan untuk konsumsi protein terlihat bahwa masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada konsumsi protein pedesaan, dimana perkotaan mengkonsumsi 60,80 gr perkapita sementara masyarakat pedesaan hanya mengkonsumsi 57,04 gr. Perbedaan pola konsumsi perkotaan dan pedesaan serta perubahan pola konsumsi masyrakat yang mengakibatkan perubahan besaran angka dari periode sebelumnya, ditengarai sebagai akibat kecederungan peningkatan konsumsi makanan/minuman jadi dan menurunnya konsumsi komoditi padi-padian.

Pada awal pandemi negara hadir memastikan nadi perekonomian terus berdenyut, kini negara pun harus hadir mencukupkan kebutuhan masyarakat agar nadi kehidupan terus berlanjut. Beberapa yang sudah terlihat lewat geliat aparat, menjanjikan kepastian hadirnya negara dalam niat yang kuat. Sebagai umat yang percaya akan munculnya perbuatan karena adanya niat, maka berprasangka baik akan ketulusan niat adalah hal yang mutlak. Bukan cerita baru kalo sebagian orang percaya bahwa bukan cuma karena ada niat maka sesuatu itu terjadi, melainkan bisa jadi karena ada kesempatan. Namun alangkah “terlalu” jika ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sepakatlah untuk meyakini bahwa yang melakukan hal seperti itu bukanlah apa yang kita yakini sebagai apa yang kita sebut sebagai negara. Negara lah yang akan mencukupkan karena negara lah yang menganjurkan.

Selama lebih dari sebulan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah, kita yakin, banyak perubahan telah kita lakukan. Berubah adalah cara alamiah setiap makhuk beradaptasi untuk bertahan hidup. Ketika keinginan keluar tidak dimungkinkan karena upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, maka melihat ke dalam menjadi lebih relevan. Dalam ruang-ruang sempit yang membatasi, keluasan jelajah ke dalam masih sangat dimungkinkan. Sebulan terakhir, pengenalan kita pada hal-hal yang dekat yang selama ini kita abaikan justru makin baik. Kita makin mengenal lingkungan sekitar, makin mengenal sudut-sudut tempat tinggal, makin mengenal anggota keluarga, makin mengenal anak-anak atau pasangan, dan makin mengenal diri kita sendiri. Mendapati semua ini, mungkin kita teringat "kemewahan" yang dirancang mereka yang sehari-hari sibuk untuk retret atau menarik diri dari keramaian beberapa hari untuk lebih mengenali diri sendiri. Aktivitas yang belakangan terkenal dengan mindfulness juga berpotensi menaikkan imunitas tubuh. Karena situasi pandemi yang memaksa, sebagian dari kita mendapatkan "kemewahan" mindfulness ini secara massal (editorial kompas).

Jangka waktu yang panjang dan nyaris tanpa kepastian terkait pandemi ini menjadi tantangan yang tidak mudah. Bagaimana bersiasat dengan bosan ? Pertanyaan ini mewakili pertanyaan semua orang. Beruntung kita dan terutama anak-anak kita mendapati pengalaman ini: Pengalaman bosan yang panjang dalam situasi tidak pasti. Secara mental, situasi ini akan membentuk siasat yang baik untuk bekal kehidupan mendatang. Dalam situasi apa pun, bahkan dalam situasi ideal sekali pun, kita akan menghadapi rasa bosan. Kemampaun mengelola kebosanan yang dilatihkan oleh pengalaman hidup akan menjadi kecakapan hidup yang bermanfaat. Kecakapan atau kemampuan mengelola kebosanan yang kerap disertai kekecewaan adalah awal dari tumbuhnya benih-benih kesetiaan. Sebuah nilai yang sangat dibutuhkan dalam hidup, meskipun kerap jadi bahan tertawaan. Apa jadinya kalau kita cepat bosan dan tidak memiliki kecakapan merawat kesetiaan? Terhadap janji-janji, terhadap ritual keagamaan, terhadap pekerjaan, terhadap persahabatan, atau bahkan terhadap pasangan. Di ruang-ruang sempit, di dalam diri kita, selama lebih dari sebulan ini, kecakapan ini tengah dilatihkan oleh semesta.

Semoga negara pun tidak bosan mencukupkan apa yang kita perlukan, tidak lelah menyediakan kebutuhan, dan tidak lalai menepati janji pada negeri.

*) https://www.bengkulutoday.com/mencukupkan-yang-dianjurkan

Menepis Dampak, Menjaga Detak

Serangkaian kebijakan terkait penanggulangan dampak corona virus disease (covid19) coba diterapkan oleh pemerintah dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan utama tentu pada sisi yang berkaitan langsung dengan sumber masalah, yaitu kesiapan sarana dan prasarana kesehatan serta segala sesuatunya. Karantina wilayah, social distancing, lockdown city, work from home (WFH) dan atau yang sejenis dengan itu, pun ikut diterapkan. Alih-alih memberi dampak pada pencegahan perluasan penularan, beberapa waktu kedepan juga harus dicermati pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mobilitas penduduk dipastikan akan cenderung menurun, dan bisa berakibat pada perlambatan kinerja perekonomian. Saat ini memang belum terlihat secara jelas besaran nilai perlambatan ekonomi di tingkat regional, nyaris tak terlihat seperti halnya pergerakan covid19 yang terkadang masih sulit dilacak. Bengkulu bahkan menjadi wilayah terakhir yg terkategori terpapar wabah ini.

Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) awal bulan ini menyebutkan bahwa Bengkulu tercatat justru mengalami deflasi sebesar 0,02 persen pada Maret 2020, berbeda dengan angka nasional yang mengalami inflasi 0,76 persen. Komoditas utama dalam andil deflasi Bengkulu bulan ini disumbang oleh “angkutan udara” sebesar 0,1145 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan tiket angkutan udara, namun demikian arus lalu lintas udara malah terkesan cenderung mengalami penurunan. Jumlah penumpang pesawat mengalami penurunan sekitar 1,5 persen dari 66.477 orang pada januari turun menjadi 65.481 orang pada februari. Frekwensi penerbangan turun sekitar 3,57 persen, sementara jumlah barang yang diangkut juga turun 16,25 persen. Penurunan harga (tiket) tidak terlihat memberikan efek peningkatan permintaan, fenomena yang tidak biasa dalam mekanisme pasar. Memang masih terlalu dini untuk menjustifikasi ini sebagai dampak dari terapan berbagai kebijakan sebagaimana disebutkan diatas. Konsumen seolah menahan diri atau tertahan untuk tidak meningkatkan permintaan atas barang/jasa (baca:tiket) yang dijual lebih murah dari biasanya.

Satu lagi catatan menarik dari BRS yang juga dirilis BPS, dimana disebutkan masih meningkatnya tingkat penghunian kamar (TPK) hotel di Bengkulu. Peningkatan terjadi 15,3 persen poin dari 43,11 persen pada januari menjadi 58,41 persen pada februari. Dalam hal ini apakah merebaknya covid19 belum/tidak memberi pengaruh pada tingkat hunian hotel ? Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya ( year on year) sebenarnya akan terlihat adanya penurunan. TPK pada februari 2019 tercatat sebesar 68,27 persen, artinya ada penurunan tingkat hunian hotel bulan ini sebesar 9,86 persen dibandingkan bulan fenruari tahun lalu. Sekali lagi, ini juga masih terlalu dini untuk menganggapnya sebagai dampak tidak langsung dari covid19. Neraca perdagangan luar negeri juga masih terlihat surplus dalam dua bulan terakhir, walaupun juga terukur nilai surplus februari tidak lebih besar daripada nilai surplus bulan januari.

Tanpa mengesampingkan keseriusan Gugus Tugas penanggulangan covid19 dengan berbagai kesiapsiagaannya menghalau perluasan penularan wabah, kiranya sisi sosial ekonomi pun patut disiagakan. Sektor perdagangan dan jasa yang bisa jadi akan terpapar lebih dulu, selanjutnya akan memberikan multiplier effect kedalam keseluruhan model keseimbangan umum perekonomian. Sisi penawaran secara agregat harus mampu mengatasi sisi permintaan agregat. Momentum untuk menjaga stabilitas neraca keseimbangan umum sepertinya sudah sangat dekat. Mungkin sudah saatnya pemerintah mengambil bagian besar peran tersebut.

Negara hadir dan menenangkan adalah harapan besar masyarakat, terlebih lagi jika mampu menyenangkan. Apapun yang terjadi, negeri ini harus tetap bergerak. Nafas perekonomian harus tetap berdetak. Bangsa ini harus menepis keraguan akan kemampuan dan kesiapsiagaan melawan wabah. Kebertuhanan yang melandasi ideologi merupakan kekuatan besar bangsa ini untuk keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski masih berupa bayang-bayang, ilusi dampak sosio ekonomi harus bisa ditepis. Kali ini biarkan pemerintah mengambil peran lebih, demi menjaga detak.

https://www.bengkulutoday.com/menepis-dampak-menjaga-detak

https://www.wordpers.id/menepis-dampak-di-tengah-wabah-covid-19/