Reformasi
birokrasi menjadi sebuah keniscayaan bagi suatu organisasi untuk terus menjadi
suatu institusi yang dipercaya seiring kemajuan teknologi informasi yang terus
bergerak. Tuntutan utama dari publik akan adanya pelayanan prima mengharuskan
organisasi menempuh berbagai inovasi dan mengadopsi teknologi terkini. Beberapa
tahun belakangan, reformasi birokrasi terdengar nyaring digaungkan, mengiringi
gempita nawacita dari istana. Mimpi-mimpi organisasi mengemuka dalam balutan
apa yang mereka sebut sebagai “visi” dan berusaha digapai lewat berbagai “misi”
yang diemban.
Aneka aksi yang mewarnai
berbagai rangkaian kegiatan program pencapaian visi harus dipantau dengan
indikator pencapaian sebagai monitoring evaluasi. Alih-alih menjadi dasar acuan
pemberian reward bagi institusi
pemerintah yang berhasil mereformasi birokrasi. Kementerian PAN-RB menentukan
kenaikan Tunjangan Kinerja aparatur pemerintah didasarkan pada keberhasilan proses
reformasi birokrasi masing-masing institusi. Membumikan visi organisasi dalam
proses reformasi birokrasi sepertinya menjadi sebuah hal yang patut
dikedepankan. Beberapa waktu berselang, sebuah institusi penyedia data seolah
dipertanyakan oleh publik tentang ke-independensi-an-nya. Mari kita lihat, apa
visi organisasi ini, dan hubungannya dengan pemenuhan tuntutan publik.
Sebagai sebuah
organisasi, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengusung visi menjadi “pelopor data statistik terpercaya untuk
semua” memiliki tanggung jawab untuk berupaya memuaskan semua pihak akan
data yang terpercaya. Sebagai institusi pemerintah maka BPS mengutamakan
institusi pemerintah lain sebagai konsumen utama yang lebih dulu percaya akan
kualitas data BPS. Sepertinya untuk poin ini, BPS sudah cukup berhasil
mendapatkannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan lembaga kepresidenan yang
dengan tegas mengatakan bahwa satu
satunya data yang dipakai menjadi acuan adalah data BPS. Namun apakah
“semua” sudah percaya ?
Tahun politik
telah membawa “produk” lembaga ini menjadi bahan baku perdebatan antar kubu
yang berseberangan. Bagai bubuk mesiu yang siap disulut, atau bola panas yang
menggelinding liar; dua gajah bertarung, akankah pelanduk yang mati ditengah
keduanya ? Ketika sebuah karya yang dihasilkan dipertanyakan oleh publik
tentang validitasnya, (sebagai contoh kasus viralnya penurunan angka kemiskinan),
maka sebagai suatu organisasi setidaknya segenap unsur akan merasa terusik.
Keterusikan tidak harus menjadikan gerah dan merasa dipersalahkan. Bukankah
semua telah dilakukan sesuai SOP ? Berpikir jernih mungkin akan membawa lembaga
ini kembali melihat kedalam diri, dan bukan sebuah aib untuk mengatakan mungkin
ada kekurangan atau suatu kesalahan dalam berbagai sisi. Anggaplah ini sebagai
suatu ujian untuk mempertahankan kepercayaan konsumen akan apa yang selama ini
dihasilkan organisasi.
Meskipun tidak semua
data harus disajikan oleh lembaga ini, namun mempelopori berbagai elemen yang
terkait dengan kegiatan pengumpulan dan
penyajian data berkualitas baik oleh perorangan maupun institusi menjadi visi
besar BPS. Peningkatan kualitas data akan memunculkan tingkat kepercayaan
konsumen pada sebuah institusi seperti BPS. Kejujuran ilmiah telah membawa
organisasi BPS menjadi sebuah lembaga penyedia data yang terpercaya dinegeri
ini. Membawa sebuah kajian ilmiah kedalam ranah politik (dengan tendensius)
tentu tidak akan bertemu ujung pangkalnya. Jika dikembalikan ke visi organisasi
, maka memang tidak hanya untuk pemerintah saja kepercayaan itu harus di dapat.
Semua penikmat karya BPS pun harus percaya, atau setidaknya dipelopori untuk
percaya. Media sosial yang begitu masif mengabarkan sesuatu terkadang
memposisikan sebuah berita terombang ambing tak bertepi.
Mendiseminasikan
hasil dalam bentuk publikasi diberbagai media, termasuk media sosial terbukti
berhasil mengedepankan BPS sebagai sebuah organisasi penyedia data yang sering
diacu. Independensi BPS dimata dunia pun termasuk diakui, bahkan oleh
lembaga-lembaga dibawah naungan United
Nation (UN). Berbagai institusi justru mengacu data BPS sebagai alat untuk
mendukung analisa atas bermacam kepentingan. Statistik sebagai sebuah
indikator memang hanyalah alat, dan baru
dapat dibunyikan dengan cabang keilmuwan yang lain. Seorang filsuf bahkan
berkata bahwa ilmu dipengaruhi kekuasan pada zamannya, maka jika ada yang
menganjurkan untuk “how to lie with
statistic ?” bisa jadi itu atas kepentingan tertentu dan bisa jadi atas
pengaruh (ambisi) kekuasaan.
Jejaring kerja BPS
yang menyebar keseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dengan komando vertikal dari pusat sampai dengan tingkat kecamatan (Koordinator
Statistik Kecamatan) ditambah tenaga kontrak (Mitra Statistik) yang direkrut
saat pelaksanaan sensus/survei tertentu memungkinkan terjaganya keterbandingan
data antar wilayah. Keterbandingan data antar wilayah menjadi lebih bermakna
ketika kualitas data pun memiliki kesamaan level akurasi maupun tingkat
kekinian-nya (up to date). Jikalah
pelayanan prima merupakan salah satu tujuan reformasi birokrasi yang paling
sering didengungkan oleh berbagai institusi pemerintah, maka BPS memandang
perlu untuk menambahkan upaya peningkatan kualitas data sebagai satu lagi
tujuan reformasi birokrasi di dalam institusi tersebut.
Salah satu nilai
inti (core values) BPS adalah
“Amanah”, sebuah nilai yang patut dicermati dengan sangat hati-hati. Menjadikan
sebuah organisasi terpercaya bukanlah perkara mudah, bahkan kalaupun sudah
meraih kepercayaan tinggi pun, jauh lenih sulit untuk mempertahankannya.
Kejujuran ilmiah menjadi dasar utama untuk tetap dipercaya bagi sebuah
organisasi penyedia data seperti BPS. Suatu kesalahan mungkin saja dilakukan
dalam sebuah proses pada serangkai kegiatan BPS, namun kebohongan tidak boleh
terjadi. Ini yang akan membentuk paradigma tingkat kepercayaan terhadap
organisasi. Ditarik kedalam dimensi ibadah sebagai seorang warga negara berideologi
Pancasila, serangkaian kegiatan yang mengusung amanah sepatutnya dilakukan
dengan penuh ketulusan.
Profesional,
Integritas dan Amanah (core values
BPS) semestinya bukan nilai-nilai yang berdiri sendiri dan atau harus diberi
skala prioritas tertentu. Semua harus berjalan paralel dan sinergis menuju visi
organisasi. Apalah jadinya seseorang yang professional tapi tidak amanah berada
dalam suatu organisasi ? atau sebaliknya amanah tapi tidak profesional, atau
mungkin profesional tapi integritasnya diragukan ? Kepemilikan nilai-nilai inti
BPS oleh segenap unsur organisasi BPS baik di pusat maupun di daerah mestinya
memang berjalan paralel. Tidak boleh ada unsur yang tidak professional, tidak
berintegritas dan tidak amanah. Merasa satu tubuh dari sabang sampai Merauke,
pun Miangas sampai Pulau Rote memberi energi tambahan untuk membangun
organisasi yang berkemampuan sama, berpeluang sama untuk dipercaya oleh “SEMUA”.
Presiden RI, Joko
Widodo dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 mengatakan, “Data adalah
jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oleh
karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data
pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada
kompromi”. Resolusi United Nation 2020 (world population and housing census
programme) menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi pelaksanaan Sensus
Penduduk 2020 (SP2020) di Indonesia. Sensus Penduduk dan Perumahan Dunia 2020
disetujui pada saat Sidang ke-46 Statistical Commission dan diadopsi
oleh United Nations Economic and Social CouncilIni. Hasilnya antara lain
akan menjadi sumber data utama untuk merumuskan, melaksanakan, dan memantau
kebijakan maupun program pengembangan sosial ekonomi inklusif dan kelestarian
lingkungan. Pengukuran kemajuan Agenda 2030 untuk Sustainable Development
Goals dapat terlihat dari hasil sensus tersebut.
Metode yang akan
digunakan dalam pelaksanaan SP2020 mengharapkan peran aktif sebagian besar
masyarakat untuk dapat berpartisipasi melalui sensus penduduk online yang
merupakan salah satu moda pengumpulan data. Sensusu penduduk online akan
dilakukan pada periode februari sampai dengan maret 2020. Tiap tiap jiwa, de
facto atau pun de jure, sangatlah berarti. Bagaikan kepingan puzzle
penggambaran keelokan alam nusantara. Tidaklah boleh ada yang terlewat. Tidak
lah boleh ada yang tak tercatat. Mari bersama kita bantu BPS dalam Mencatat
Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar